Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
_______
PASCA drama operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka oleh lembaga anti-korupsi, warga Sumatera Utara (Sumut) mulai meragukan keseriusan dan keberanian lembaga tersebut dalam mengusut kasus korupsi proyek jalan yang melibatkan tokoh tertentu dari pemerintahan. Belum terlihat adanya gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dari lembaga tersebut di Sumut. Hingga saat ini, tidak ada penggeledahan di berbagai kantor penting, termasuk Dinas PUPR Pemprovsu dan DPRD setempat, yang seharusnya menjadi fokus penyelidikan.
Kenangan pahit akan pengusutan kasus korupsi oleh lembaga tersebut di masa lalu, terutama yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho, masih segar di ingatan. Kasus yang awalnya terkait suap hakim PTUN ini berkembang menjadi skandal besar, menyeret banyak pimpinan dan anggota DPRD. Ironisnya, kasus suap yang melibatkan infrastruktur jalan ini seharusnya menjadi lebih menarik karena pelakunya merupakan orang kepercayaan dalam proyek-proyek penting pemerintah.
Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum
Rasa ketidakpuasan masyarakat Sumut terhadap lambannya proses hukum ini patut dicermati. Masyarakat bertanya-tanya apakah lembaga penegak hukum benar-benar bersungguh-sungguh dalam menyelidiki kasus ini, terutama karena pelaku memiliki koneksi kuat dalam pemerintahan. Banyak warga mengamati bahwa ketidakberanian lembaga tersebut untuk bertindak lebih agresif hanya menambah kesan bahwa ada perlindungan bagi pelaku korupsi di daerah ini. Hal ini menciptakan frustrasi dan skeptisisme yang mendalam di kalangan masyarakat.
Dengan berbagai kasus yang terungkap, public awareness terhadap isu korupsi pun meningkat. Banyak orang kini lebih peka dan kritis terhadap tindakan aparat hukum. Beberapa survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Mereka telah lelah melihat kasus-kasus yang tampaknya tidak kunjung berakhir dan keinginan untuk melihat tindakan nyata semakin mendesak. Dengan harapan perbaikan, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan kemana arah penanganan kasus ini, yang semestinya lebih transparan dan teratur.
Strategi Mendorong Penanganan Kasus yang Lebih Efektif
Dalam konteks ini, masyarakat mengusulkan berbagai langkah strategis untuk memastikan penanganan kasus lebih efektif dan cepat. Satu di antaranya adalah memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi yang melibatkan aktivis, akademisi, dan masyarakat umum untuk membahas isu-isu korupsi yang terungkap dan mencari solusi yang tepat. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, namun juga menjadi tanggung jawab bersama.
Dari data yang ada, dampak dari kasus korupsi di sektor infrastruktur bisa sangat fatal. Kualitas jalan yang buruk sering kali berakibat pada tingginya angka kecelakaan, yang dapat mengancam jiwa pengguna jalan. Oleh karena itu, penegak hukum seharusnya mempertimbangkan penerapan sanksi berat kepada pelaku, termasuk opsi hukuman maksimal, untuk memberikan efek jera. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar lembaga yang menangani kasus ini membeberkan identitas dan peran individu yang hanya dijadikan saksi, untuk memastikan tidak ada pihak yang dilindungi dari konsekuensi hukum.
Ketidakpuasan ini tentu tak hanya berhenti pada ungkapan protes. Warga Sumut bertekad untuk menempuh langkah hukum, sosial, dan politik jika penanganan kasus masih terhambat dan tidak transparan. Harapan rakyat ini harus dikelola dengan baik oleh semua pihak, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Perubahan hanya akan dapat terwujud jika semua elemen masyarakat bersatu padu mengawasi dan mendorong perubahan yang lebih baik.
