Oleh: Kamirudin
Plt Kabag Tata Pemerintahan Pemda Pulau Taliabu, Alumni S2 Fisipol UGM
________
DALAM beberapa waktu terakhir, isu terkait kabupaten Pulau Taliabu menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan media sosial. Sebagian besar beranggapan bahwa kabupaten ini kurang mendapat perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini mendorong penulis untuk mengungkap proses penyusunan RPJMD yang sangat ketat dan melibatkan berbagai pihak.
Faktanya, penyusunan RPJMD melewati beberapa tahap yang memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan di kabupaten, termasuk DPRD, Bappeda, organisasi masyarakat, dan LSM. Dengan penglibatan DPRD di tahap awal, seperti penyampaian Rencana Kerja, penandatanganan Nota Kesepahaman, dan lainnya, muncul pertanyaan: Jika ada program yang tidak terakomodasi, siapa yang harus disalahkan? Apakah akan ada manfaatnya jika kita bersuara keras untuk menarik perhatian publik?
PROSES PENYUSUNAN RPJMD
Penyusunan RPJMD merupakan langkah krusial dalam menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program-program yang nyata. Proses ini harus melibatkan semua stakeholders untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas daerah. Selain itu, data dan fakta harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan. Hal ini bertujuan agar program yang dirumuskan lebih terarah dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam hal ini, perwakilan dari DPRD berperan penting. Mereka dituntut untuk mengawal setiap usulan dari daerah pemilihan mereka dan memastikan bahwa suara rakyat terwakili dalam perencanaan ini. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk lebih proaktif dan responsif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.
MEKANISME KOLABORASI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Salah satu tantangan dalam proses penyusunan RPJMD adalah sinkronisasi program antara RPJMD kabupaten/kota dan RPJMN. Diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan bahwa program-program jangka menengah ini dapat saling mendukung. Jika tidak, ada risiko program yang saling tumpang tindih atau bahkan tidak terakomodasi sama sekali.
Mengenai tanggung jawab, Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus, yang baru dilantik pada bulan Mei 2025, menyatakan pentingnya kerja sama dan kolaborasi. Alih-alih mencari pihak yang harus disalahkan, lebih bijak jika semua stakeholder bersatu untuk membangun Pulau Taliabu. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci sukses dalam menyusun perencanaan yang berbasis data riil, sesuai fakta yang ada di lapangan. Dengan cara ini, kita berharap proses perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
Dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif, diharapkan semua stakeholders dapat saling mendukung dan memperkuat upaya pembangunan, sesuai dengan peran masing-masing, agar setiap program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik.
