• Hubungi Kami
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
No Result
View All Result
  • Login
Indoheadline.id
  • Home
  • Politik
  • Perkara
  • Daerah
  • Buah Pikir
  • Rupa-Rupa
  • Home
  • Politik
  • Perkara
  • Daerah
  • Buah Pikir
  • Rupa-Rupa
No Result
View All Result
Indoheadline.id
No Result
View All Result
Home Daerah

Ranperda PPA Menjadi Prioritas DPRD Morotai

Ranperda PPA Menjadi Prioritas DPRD Morotai

Berita Terbaru — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di sebuah kabupaten di Maluku Utara, akan membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda). Pembahasan ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat terjaga.

Ketua Bapemperda mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah pada Ranperda yang mengatur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Pihaknya telah menyiapkan naskah akademik untuk Ranperda PPA, dan kini tinggal menunggu proses pembahasan lebih lanjut.

Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, khususnya di daerah tersebut. Masyarakat perlu memastikan bahwa ada suatu regulasi yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan ini.

Menurut data terbaru, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menuntut perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Dengan adanya Ranperda PPA, diharapkan perlindungan hukum bagi korban bisa lebih baik dan sistem pendampingan yang dibutuhkan dapat segera diimplementasikan.

Langkah Taktis dalam Pembahasan Rancangan Peraturan

Dalam menjalankan proses pembahasan Ranperda, kolaborasi antaranggota DPRD dan pihak terkait sangat penting. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) telah direncanakan sebelumnya untuk memastikan agenda pembahasan berjalan dengan lancar. Sedangkan prioritas pembahasan untuk Ranperda PPA menunjukkan keseriusan dalam menangani isu kekerasan.

Melalui pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, proses ini diharapkan bisa menciptakan sebuah regulasi yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Dengan demikian, setelah disahkannya Ranperda PPA, diharapkan hasil yang konkret dapat segera terlihat di lapangan, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Previous Post

Polda Maluku Utara Selidiki Aktivitas Galian C Ilegal di Ternate

Next Post

Pria di Sula Perkosa Nenek Usia 70 Tahun

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Buah Pikir (50)
  • Daerah (67)
  • Perkara (63)
  • Politik (24)
  • Rupa-Rupa (28)

TrendingHot

Tolak Kawasan Ekonomi Khusus di Danau Toba

Tolak Kawasan Ekonomi Khusus di Danau Toba

Wabup Halmahera Selatan Pantau Evaluasi Rencana Strategis

Wabup Halmahera Selatan Pantau Evaluasi Rencana Strategis

Siswa SMP Morotai Dikeroyok, Korban Mengalami Trauma dan Takut Sekolah

Siswa SMP Morotai Dikeroyok, Korban Mengalami Trauma dan Takut Sekolah

Kampung Nelayan Maluku Utara: Isu Politik atau Aspek Teknis?

Kampung Nelayan Maluku Utara: Isu Politik atau Aspek Teknis?

Sidebar

Indoheadline.id

© 2025 www.indoheadline.id – Diterbitkan oleh Indoheadline Media.

Temukan Kami

  • Hubungi Kami
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer

Gabung Di Sosial Media

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Perkara
  • Daerah
  • Buah Pikir
  • Rupa-Rupa

© 2025 www.indoheadline.id – Diterbitkan oleh Indoheadline Media.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In