Massa aktivis anti kriminalisasi bersama tim pengacara menghadiri kantor Kejaksaan Tinggi di Maluku Utara untuk mendesak penghentian penuntutan terhadap 11 warga adat yang terjerat kasus hukum. Mereka menuntut agar warga ini dibebaskan dari penahanan, dengan alasan bahwa tindakan mereka adalah upaya untuk membela hak atas tanah adat mereka.
Dalam aksi ini, pengacara yang mewakili warga adat tersebut menyampaikan bahwa terdapat sejumlah dokumen yang menunjukkan kronologi perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah adat dari eksploitasi tambang. Hal ini menarik perhatian, mengingat pentingnya perlindungan hak lingkungan hidup dalam hukum Indonesia. Di dalam dokumen tersebut tertulis surat keberatan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang telah mencemari lingkungan.
Perjuangan Warga Adat dalam Melindungi Lingkungan
Perjuangan para warga adat Maba Sangaji menunjukkan bagaimana mereka berupaya mempertahankan lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Ini bukan sekadar perjuangan lokal, tetapi mencerminkan masalah yang lebih luas terkait hak masyarakat adat di Indonesia. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijerat hukum perdata maupun pidana. Hal ini mendasari klaim mereka sebagai ‘pejuang lingkungan’.
Data menunjukkan bahwa semakin banyak kasus di mana aktivis lingkungan berada dalam risiko hukum hanya karena mempertahankan hak-hak mereka. Statistik tahun terakhir mencatat peningkatan signifikan dalam kriminalisasi terhadap aktivis yang mengadvokasi lingkungan. Perjuangan ini bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang identitas budaya dan kelangsungan hidup masyarakat adat.
Strategi dan Tindakan Dalam Mempertahankan Hak Adat
Salah satu langkah yang diambil oleh masyarakat adat Maba Sangaji adalah menggalang dukungan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan mendokumentasikan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Melalui strategi ini, mereka berhasil menarik perhatian publik dan memobilisasi massa untuk mendukung perjuangan mereka.
Penting juga untuk memahami bahwa langkah hukum bukan satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah juga memberikan dukungan moral dan hukum yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Sebagai contoh, keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu menyediakan pendampingan hukum yang esensial.
Di sisi lain, jika penuntutan tetap dilakukan, ini menandai sebuah langkah mundur dalam pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia. Penangkapan yang dianggap sewenang-wenang menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu diatasi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini, dukungan publik menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi para pejuang lingkungan.
Dalam penutup, apa yang terjadi di Maba Sangaji bukan hanya masalah lokal, melainkan sebuah refleksi dari tantangan lebih besar yang dihadapi oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia. Keberanian mereka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup patut dicontoh. Perjuangan ini menunjukkan bahwa suara masyarakat adat perlu didengar dan dirangkul dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam.
