Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai baru-baru ini diadakan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Rizky ini berlangsung pada tanggal 11 Juli 2025.
Beberapa fraksi, termasuk PKS, PDI-Perjuangan, PSI, Gerindra, KNN, dan Karya Demokrasi, menyatakan dukungannya terhadap Ranperda APBD 2024. Ini menunjukkan adanya kesepakatan yang kuat antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan daerah.
Pemaparan Pertanggungjawaban APBD yang Menyentuh Kualitas Pelayanan
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Rio Christian Pawane memberikan laporan mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2024. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerjasama yang terjalin. Rio menekankan bahwa pelaksanaan APBD pada tahun 2024 adalah sebuah langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menata keuangan dengan baik, kendati berada dalam pemerintahan yang tengah mengalami transisi.
Penting untuk dicatat bahwa meski ada berbagai tantangan dan batasan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta efisiensi anggaran. Fokus yang diberikan adalah pada program-program yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan publik yang lebih baik.
Komitmen Membangun Hubungan yang Seimbang antara Eksekutif dan Legislatif
Pertanggungjawaban yang disampaikan bukan hanya sekadar administratif; ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politis kepada rakyat. Rio menegaskan perlunya membangun hubungan yang saling menghormati antara eksekutif dan legislatif, di mana intervensi tidak seharusnya terjadi. Hubungan yang saling menghormati kewenangan menjadi esensial dalam sebuah pemerintahan yang baik.
Ia juga memberikan peringatan tentang risiko intervensi dari pihak eksternal yang dapat menghambat upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif, sesuai dengan amanat undang-undang. Terakhir, pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD ini diharapkan menjadi langkah evaluasi yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rio menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
