Oleh: Moh. Andhy Maulana
Mahasiswa PPS Unkhair
_________
PLAZA Gamalama merupakan salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar, terletak di pusat aktivitas perdagangan dan transportasi. Lokasinya yang berdekatan dengan Terminal Gamalama dan Pasar Higienis menjadikannya sangat ideal sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menggerakkan roda perekonomian setempat.
Namun, kasarnya, gedung ini saat ini dibiarkan menganggur dan dalam kondisi yang kurang terawat. Menyedihkan, sebuah gedung modern yang dibangun dengan dana publik yang signifikan justru terabaikan. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah akibat kurangnya kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), atau mungkin karena ketidakberminatan pihak ketiga untuk berinvestasi, atau bahkan ketidakmauan dari pemimpin daerah saat ini untuk meneruskan visi dari pengelola sebelumnya? Meski tidak ingin membuat spekulasi, penulis mencoba mengamati situasi ini dari sudut pandang ekonomi publik, yang menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya peluang peningkatan PAD serta perputaran ekonomi masyarakat.
Pengelolaan Aset Publik dan Dampaknya
Menurut Bahl dan Linn (1992), pengelolaan aset publik yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan pelayanan publik dalam konteks otonomi daerah. Sayangnya, tidak dimanfaatkannya Plaza Gamalama menjadi kehilangan kesempatan yang sangat tinggi. Biaya pemeliharaan dan perawatan masih harus dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan atau manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip nilai untuk uang dalam pengelolaan aset publik (Mardiasmo, 2002).
Plaza Gamalama memiliki peluang luar biasa untuk dijadikan pusat pendidikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inkubator bisnis, coworking space, atau pusat oleh-oleh khas. Dengan memanfaatkan aset ini secara optimal, pelbagai manfaat ekonomi dapat dirasakan, dari peningkatan kompetisi hingga penciptaan lapangan kerja baru (World Bank, 2008). Jika dilakukan dengan pendekatan kerjasama publik-swasta (PPP), pemerintah kota bisa mengurangi beban biaya revitalisasi dan bekerja sama dengan pelaku bisnis lokal untuk mengelola gedung ini secara efisien (Bappenas, 2021).
Pentingnya Perencanaan yang Matang
Lemahnya upaya pemanfaatan Plaza Gamalama juga merupakan indikasi kurangnya perencanaan strategis yang efektif untuk jangka panjang. Berdasarkan peraturan yang ada, aset yang tidak digunakan lebih dari satu tahun seharusnya dievaluasi untuk pengalihan fungsi, kerja sama pemanfaatan, atau penghapusan. Namun, hingga kini belum terlihat upaya nyata dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan regulasi tersebut.
Dari perspektif ekonomi, pemanfaatan Plaza Gamalama harus mengadopsi model pengembangan berbasis aset (ABLED), yang merupakan pendekatan untuk pengembangan ekonomi lokal dengan mendayagunakan sumber daya dan aset yang ada (Green & Haines, 2012). Strategi ini telah terbukti sukses di banyak daerah lain, termasuk revitalisasi kawasan perdagangan dan budaya dengan cara yang terkoordinasi.
Pembangunan Plaza Gamalama dapat diintegrasikan dengan upaya untuk mempromosikan pariwisata sejarah serta ekowisata urban di Ternate. Dengan menjadikan gedung ini sebagai pusat informasi budaya atau tempat pameran yang mempresentasikan UMKM, dampak positifnya bisa meluas ke sektor jasa dan pariwisata. Inisiatif ini membutuhkan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif dalam pengelolaan aset daerah. Data dari Transparency International Indonesia (2020) menunjukkan banyak aset publik tidak dimanfaatkan karena kekurangan transparansi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Solusi dari masalah ini adalah dengan membentuk tim manajemen aset yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga akademisi untuk menyusun peta jalan pemanfaatan Plaza Gamalama. Kolaborasi ini dapat memperkuat legitimasi sosial serta memperlancar proses pengambilan keputusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi di daerah tersebut.
Melalui analisis laporan dan catatan keuangan terkait, bisa diperoleh gambaran mengenai penggunaan dan perencanaan Plaza Gamalama. Keterlibatan pengawas lokal juga sangat penting agar kebijakan berkaitan dengan aset ini tidak terhambat oleh birokrasi. Jika tidak segera ada tindakan, Plaza Gamalama tidak hanya akan menjadi beban anggaran, tetapi juga simbol kegagalan dalam memanfaatkan potensi pembangunan ekonomi lokal. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik dan berbasis pada inovasi, gedung ini bisa jadi lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta contoh positif dalam pengelolaan aset daerah. Pemanfaatan Plaza Gamalama bukan hanya sekadar revitalisasi fisik, tetapi juga menciptakan perubahan paradigma dalam pemerintahan tentang cara memandang dan mengelola aset-aset yang ada untuk mencapai pembangunan ekonomik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
(*)
