Oleh: Arafik A. Rahman
________
KAWAN, sudahkah engkau ngopi pagi ini?
Walau pekerjaan menumpuk dan deadline berbaris di benakmu, secangkir kopi tak semestinya absen dari meja. Ia bukan hanya penghangat, tapi pembuka pikiran. Dan jangan biarkan layar ponselmu hanya dipenuhi notifikasi receh, selipkan satu bacaan yang mengisi ulang akal sehat. Ayo, sebelum kopi itu dingin dan pikiranmu makin terjebak rutinitas, bacalah tulisan ini.
Sekadar untuk mengajak kita mengoreksi ulang satu kata yang kian membelok di pikiran banyak orang: efisiensi. Kata yang dulu dimuliakan karena semangatnya untuk merapikan, kini justru ditakuti karena sering dipakai untuk memangkas. Mari kita buka kembali jendela logika dan nurani kita, agar tak salah arah dalam menata niat baik yang terlanjur ditafsirkan keliru.
Pentingnya Memahami Efisiensi dalam Organisasi
Dalam administrasi publik maupun tata kelola organisasi modern, efisiensi merupakan salah satu prinsip dasar yang paling sering digaungkan. Kata ini begitu kuat, hingga dapat memengaruhi arah kebijakan, struktur organisasi, hingga nasib sumber daya manusia di dalamnya. Namun dalam praktik, kata efisiensi sering kehilangan roh utamanya. Ia tereduksi menjadi dalih pemangkasan, justifikasi penghapusan, bahkan justru menjadi beban psikologis bagi mereka yang bekerja di garis depan.
Secara konseptual, efisiensi adalah tentang hubungan antara output dan input atau seberapa besar hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Namun secara filosofis, efisiensi juga menyangkut bagaimana manusia memaknai kerja dan kebermanfaatannya. Dalam sejarah administrasi publik, efisiensi dipopulerkan sebagai lawan dari pemborosan dan simbol dari tata kelola yang baik. Penting untuk memahami bahwa efisiensi yang baik tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga pada penciptaan nilai dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Paradoks dalam Penerapan Kebijakan Efisiensi
Sayangnya, dalam praktik birokrasi di banyak tempat, kata efisiensi mengalami penyempitan makna. Ia tidak lagi dibaca sebagai instrumen penguatan organisasi, melainkan sebagai ancaman diam-diam terhadap stabilitas kerja, terutama di kalangan pegawai lapisan bawah. Di sinilah terjadi paradoks: niat baik pemimpin untuk mengefisienkan sistem justru ditafsirkan sebagai ketidakpedulian terhadap nasib bawahan.
Lebih jauh, ketika komunikasi vertikal dalam organisasi tidak berjalan baik, kebijakan efisiensi yang lahir dari ruang-ruang strategis terputus maknanya di lapisan operasional. Akibatnya, semangat efisiensi yang seharusnya menjadi jalan menuju kemajuan justru menciptakan kekhawatiran, resistensi, bahkan tekanan emosional.
Richard A. Musgrave, dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice (1959), menjelaskan bahwa efisiensi dalam sektor publik tidak hanya dinilai dari “least-cost” atau biaya terendah, melainkan dari “allocative efficiency” dan “distributive justice”. Artinya, efisiensi harus mempertimbangkan outcome sosial, bukan sekadar angka statistik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin untuk mengkomunikasikan pendekatan ini dengan jelas kepada seluruh anggotanya.
Secara keseluruhan, diperlukan suatu pandangan yang lebih holistik dan empatik terkait efisiensi. Sebuah kebijakan yang dirancang untuk menghemat biaya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan hanya akan berujung pada penurunan produktivitas dan moral kerja. Prinsip efisiensi yang baik adalah yang tidak sekadar menghitung angka, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup dan kesempatan bagi semua orang yang terlibat.
Dalam konteks birokrasi lokal, banyak pemimpin sesungguhnya menyimpan niat tulus untuk menjalankan efisiensi. Mereka memahami bahwa anggaran terbatas, kebutuhan meningkat dan organisasi perlu ramping. Namun tanpa mekanisme sosialisasi dan dialog kebijakan yang melibatkan semua lini, upaya tersebut mudah dituduh sebagai “pemangkasan yang kejam”. Ketiadaan transparansi memperkuat persepsi bahwa efisiensi adalah proses dehumanisasi.
Namun, dalam praktiknya, penerjemahan efisiensi kadang sampai ke titik yang absurd. Ada cerita di suatu instansi daerah, ketika pimpinan ingin mengirim delegasi ke kegiatan strategis di Ternate. Tapi apa yang terjadi? Tak ada satu pun staf yang mau berangkat. Bukan karena malas atau tak loyal, melainkan karena takut terkena “badai efisiensi”. Tidak ada surat tugas, tidak ada ganti rugi biaya dan tentu saja: tidak ada “uang jalan”. Maka Ternate pun tetap ramai, hanya saja tak pernah sempat dihadiri wakil dari kantor tersebut.
Karena itu, efisiensi mestinya bisa dibedakan antara pengurangan beban struktural dan penghilangan peran sosial. Misalnya, pemangkasan tenaga kontrak dianggap efisien secara fiskal, namun mengabaikan efek sosial terhadap pengangguran, penghidupan keluarga, dan motivasi kerja di lingkup kerja lainnya. Dalam hal ini, penting untuk menekankan pada efisiensi yang berkeadilan, bukan sekadar efisiensi yang terfokus pada pengurangan biaya.
Dalam diskursus manajemen publik, sebuah prinsip yang penting adalah menjadikan pemerintah sebagai katalis, bukan operator. Salah satu prinsip dalam manajemen modern adalah steering, not rowing. Artinya kita harus lebih fokus pada arah dan tujuan bukan terseret dalam beban operasional yang berat. Efisiensi dalam pengertian ini adalah menciptakan sistem kerja yang cerdas bukan sekadar memangkas jumlah pekerja.
Jika sebuah organisasi mampu mengefisienkan waktu pelayanan, mengurangi proses administratif yang tidak perlu, dan memperkuat teknologi informasi tanpa mengorbankan manusia di dalamnya, maka itulah efisiensi yang layak dipuji. Tapi jika efisiensi diartikan sebagai menghapus peran tanpa memberi alternatif, maka yang lahir bukanlah efisiensi, melainkan erosi moral institusi.
Maka jelas bahwa tantangan terbesar dari efisiensi bukan terletak pada idenya, melainkan pada penerjemahannya. Para pemimpin publik perlu membumikan makna efisiensi secara partisipatif, menjelaskannya dengan jujur, dan menyiapkan jaring pengaman bagi mereka yang terdampak. Di sinilah etika kebijakan diuji, bukan hanya kecerdasan teknokratiknya.
Efisiensi yang baik adalah efisiensi yang menguatkan kepercayaan publik. Ia bukan sekadar soal kerja cepat, tapi kerja yang tepat, bermakna, dan berkeadilan. Ia tidak hanya efisien dalam pelaporan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepastian bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem.
Pada akhirnya, tugas kita adalah mengembalikan kata efisiensi ke rumah aslinya: rumah yang dibangun dari niat baik, dijaga oleh akal sehat dan dihuni oleh kebijakan yang berpihak pada martabat manusia. Karena jika tidak demikian, efisiensi hanya akan menjadi jargon kosong yang menjauhkan pemerintah dari rakyatnya.
“Efisiensi sejati bukan tentang memangkas yang tampak, tapi menata ulang yang tersembunyi. Ia lahir bukan dari penghapusan, tetapi dari pengertian dan hanya akan hidup bila dilaksanakan dengan hati.” (*)
