Kunjungan silaturahmi antara Kapolda Maluku Utara dan Anggota DPD RI, Hidayat M Sjah, pada Kamis (31/7/2025) membahas berbagai isu krusial yang dihadapi masyarakat setempat. Pertemuan ini merupakan momen penting untuk mendiskusikan masalah yang antara lain mencakup penertiban tambang ilegal, pengendalian peredaran minuman keras, serta peningkatan kuota penerimaan anggota Polri dari daerah.
Diskusi ini menyoroti upaya-upaya strategis yang tengah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu langkah awal yang diambil adalah penertiban tambang ilegal, yang selama ini menjadi perhatian utama. Dengan adanya pendekatan yang lebih terstruktur, legalisasi pertambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bertujuan untuk menata industri ini agar lebih sesuai dengan regulasi yang ada.
Pentingnya Legalitas dalam Pertambangan
Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menangani aktivitas tambang ilegal. Dalam hal ini, Halmahera Selatan dijadikan proyek percontohan untuk mendorong legalisasi pertambangan rakyat. Dengan adanya skema IPR dan WPR, diharapkan para penambang dapat beroperasi secara legal dan lebih aman.
Langkah ini memiliki tujuan jangka panjang untuk tidak hanya menertibkan industri, tetapi juga memberikan masyarakat peluang usaha yang lebih baik. Menurut data yang ada, legalisasi ini dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal, sekaligus mengurangi potensi konflik yang sering terjadi akibat aktivitas pertambangan ilegal. Keberadaan izin juga mempermudah kontrol dan pengawasan oleh pihak berwenang, sehingga praktik penambangan yang bertanggung jawab dapat terwujud.
Pengendalian Peredaran Miras dan Rekrutmen Anggota Polri
Isu lain yang diangkat adalah mengenai peredaran minuman keras (miras), di mana pengawasan dan penindakan terhadap distribusi miras ilegal dinyatakan perlu diperkuat. Hal ini menjadi penting karena konsumsi miras sering kali memicu angka kriminalitas. Dengan mengawasi dan mengambil tindakan tegas, diharapkan tingkat keamanan masyarakat dapat terjaga.
Kapolda juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kuota rekrutmen anggota Polri dari putra-putri daerah. Ini diharapkan dapat meningkatkan representasi lokal dalam kepolisian. Selama diskusi, Kapolda menyambut baik aspirasi ini dan menyatakan kesiapan untuk mendorong partisipasi pemuda dalam seleksi secara transparan dan profesional. Dengan kolaborasi antara lembaga legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah, diharapkan semua langkah strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik.
Kolaborasi lintas sektor dirasa sangat vital untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung pembangunan di Maluku Utara. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat langkah-langkah yang diambil dalam menjaga keamanan dan memfasilitasi kemajuan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tantangan yang dihadapi masyarakat dapat teratasi secara efektif.
