Rapat Dengar Pendapat (RDP) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI mengenai status Sofifi pada Selasa (8/7/2025) menarik perhatian banyak pihak. Topik ini mengangkat isu penting tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah tersebut, yang menjadi sorotan utama dalam diskusi yang berlangsung.
Menarik untuk dicermati, dukungan terhadap pernyataan Mendagri Tito datang dari sekelompok masyarakat yang dikenal sebagai Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS). Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara, guna mempercepat proses DOB Kota Sofifi yang mereka anggap sangat krusial untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Dukungan Masyarakat dan Rencana Aksi
Aksi yang direncanakan oleh MARKAS merupakan bentuk dukungan yang signifikan terhadap pembentukan DOB Kota Sofifi. Kelompok ini mewakili aspirasi masyarakat yang merindukan adanya pembaruan dan penguatan struktur pemerintahan lokal. Melalui demonstrasi ini, mereka berharap suara mereka didengarkan dan pertimbangan lebih lanjut dapat dilakukan oleh pihak berwenang. Sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh dengan dinamika politik.
Rencana aksi ini juga menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Statistik menunjukkan bahwa sejumlah besar penduduk di Sofifi mengharapkan adanya pengakuan resmi terhadap status mereka sebagai kota otonom, yang diharapkan bisa membawa perubahan positif terhadap pelayanan publik dan infrastruktur. Opini dari masyarakat lokal mengindikasikan bahwa DOB akan meningkatkan akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan yang lebih baik.
Kepentingan Daerah Induk dan Imbauan DPRD
Di sisi lain, Ketua DPRD Tidore Kepulauan, Ade Kama, memberikan respon yang cukup hati-hati terhadap rencana aksi ini. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terpancing oleh isu yang berkembang seputar DOB Sofifi. Ada kesadaran bahwa tindakan berlebihan dari pemerintah mungkin bisa memicu ketidakstabilan, yang pada gilirannya bisa merugikan semua pihak. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi masalah ini.
Dalam perspektif yang lebih luas, pelibatan berbagai stakeholder dalam pembinaan keputusan semacam ini sangat penting. Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku Utara perlu menghormati posisi pemerintah kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan, mengingat bahwa Tidore adalah daerah induk. Ini menunjukkan bahwa adanya sinergi antara semua elemen pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan.
Melihat latar belakang ini, situasi ini mempertegas betapa kompleksnya proses politik dan pemerintahan di wilayah berbasis kepulauan. Banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda terkait dengan DOB ini. Misalnya, ASN Pemprov Maluku Utara diketahui ikut terlibat dalam MARKAS dan akan berpartisipasi dalam aksi mendatang. Ini menandakan bahwa isu DOB tidak hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga melibatkan elemen-elemen pemerintah dalam pengambilan sikap.
Secara keseluruhan, proses pembentukan daerah otonomi baru bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari substansi dan urgensi pembentukan itu sendiri hingga dampaknya bagi masyarakat dan pemerintahan yang ada. Keberhasilan suatu DOB sangat bergantung pada dukungan masyarakat serta harmonisasi antar pemerintah daerah.
