Penyalahgunaan Kekuasaan di Tingkat Desa — Kepala Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, berinisial MAD, diduga terlibat dalam kasus kekerasan terhadap dua warganya. Peristiwa ini kabarnya berlangsung di kantor desa setempat dan menjadi sorotan publik.
Menurut informasi yang dikumpulkan, dugaan kekerasan tersebut terjadi pada pukul 11:00 siang pada tanggal 10 Juli 2025. Dua pemuda, yang berinisial IU dan N, diundang ke kantor desa oleh MAD untuk membahas masalah yang terjadi dalam acara pesta joget sebelumnya. Namun, situasi berbalik dramatis saat MAD diduga memukul keduanya hingga mengalami memar di sekujur tubuh bagian belakang hingga betis. Laporan dugaan penganiayaan ini kemudian disampaikan oleh kedua korban ke SPKT Polres Sula pada tanggal 13 Juli 2025.
Kekerasan di Lingkungan Pemerintahan Desa
Penggunaan kekerasan oleh pejabat desa sangat mencolok dan bisa menimbulkan dampak yang luas jika tidak segera ditindaklanjuti. Menurut survei terbaru, kasus kekerasan yang melibatkan pejabat pemerintah sering kali tidak dilaporkan karena rasa takut akan tindakan balasan. Hal ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar mengenai keamanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kekerasan seperti ini bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika digunakan untuk menegakkan kekuasaan.
Tanggapan dari pihak kepolisian juga menambah bobot kasus ini. Kasi Humas Polres Sula, IPDA Rizal Polpoke, mengonfirmasi adanya laporan dugaan penganiayaan oleh MAD. Ia menegaskan bahwa perlakuan yang diterima oleh kedua korban di kantor desa adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Ini menjadi contoh nyata bahwa tindakan kekerasan di tingkat pemerintahan lokal dapat membawa implikasi hukum bagi pelakunya dan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi masyarakat.
Strategi Penanganan Kasus Kekerasan di Desa
Dalam menangani kasus-kasus seperti ini, penting untuk mendorong transparansi dan keadilan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah memberikan pelatihan kepada kepala desa dan pejabat terkait mengenai komunikasi yang efektif dan penyelesaian konflik tanpa harus menggunakan kekerasan. Ini penting guna mencegah terjadinya kembali insiden serupa di masa depan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka juga penting agar mereka berani melapor jika mengalami kekerasan.
Melalui pendekatan yang berbasis pada edukasi dan pengertian, diharapkan masyarakat bisa lebih percaya diri untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka tanpa harus takut akan tindakan represif. Ini juga akan memupuk rasa saling menghormati antara pemimpin desa dan warga yang dipimpinnya. Penyelesaian masalah secara damai juga harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks yang lebih luas di mana iklim sosial yang aman dan harmonis sangat diperlukan demi kemajuan bersama.
Kasus kekerasan ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tindakan pemimpin desa. Masyarakat harus memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan desa yang lebih inklusif dan aman bagi semua pihak.
