Oleh: Fahmi Djaguna
Dekan FKIP Universitas Pasifik Pulau Morotai
________
DALAM konteks kepolitikan yang kian rumit, sering kali kita menemui perdebatan antara politisi dan akademisi. Di satu sisi, politisi berfokus pada janji—seringkali menguntungkan diri sendiri. Di sisi lain, akademisi berusaha memberikan analisis serta kritik yang konstruktif. Namun, di Pulau Morotai, muncul fenomena yang mencemaskan, di mana suara kritis dari akademisi malah dianggap sebagai ancaman. Lihatlah bagaimana pernyataan seorang politisi tentang “Lempar Batu, Sembunyi Tangan” mencerminkan kebingungan dalam memahami kritik yang bertujuan untuk meluruskan keadaan.
Memahami arti dari istilah “culas” itu mudah. Culas bukanlah hanya sekedar kritik, melainkan juga janji yang tidak ditepati. Culas adalah ketika para politisi berjanji untuk memperjuangkan kepentingan rakyat hanya untuk kemudian mengabaikannya setelah mendapatkan kekuasaan. Culas adalah aksi bohong yang mengedepankan kepentingan pribadi di atas kebutuhan publik. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana realitas tersebut terjadi di masyarakat kita.
Politik dan Harapan Rakyat
Kita tidak bisa menyangsikan bahwa politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan harapan rakyat. Namun, di Pulau Morotai, kenyataannya berbicara lain. Meski politisi sering kali duduk nyaman di kursi parlemen, suara dan aspirasi publik cenderung diabaikan. Alih-alih mendengarkan kritikan, mereka justru saling tuding, menuduh akademisi yang mencoba memberikan pandangan berbeda. Sudah seharusnya kritik dari akademisi diterima sebagai masukan, bukan dianggap sebagai serangan.
Data menunjukkan bahwa hampir sepertiga kepala desa dinonaktifkan dalam waktu singkat. Dalam situasi ini, suara akademis seharusnya menjadi pendorong untuk menggugah kesadaran dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Namun, ketidakpahaman ini justru memperparah kesenjangan antara politisi dan warga. Akademisi tidak memiliki kekuasaan untuk memecat, tetapi mereka memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyuarakan kebenaran.
Peran Akademisi dalam Masyarakat
Akademisi seharusnya hadir di tengah masyarakat, berperan aktif dalam mendidik publik. Mereka bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pendorong pemikiran kritis. Ketika politisi sibuk berjanji, akademisi tidak hanya berdiam diri. Mereka melakukan riset, berpartisipasi dalam diskusi, dan mendorong pertanyaan yang perlu dijawab oleh para pemimpin. Dalam konteks ini, tuduhan bahwa akademisi memiliki agenda tersembunyi adalah suatu kesalahan persepsi. Sebaliknya, mereka berupaya menjaga nalar publik agar tidak terjebak dalam narasi yang dibangun oleh kepentingan politik.
Dalam banyak hal, akademisi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang dibuat. Misalnya, ketika anggaran perjalanan dinas DPRD diangkat sebagai isu, ini bukan intervensi tetapi sebuah tindakan untuk mendorong efisiensi dan transparansi. Masyarakat perlu tahu bagaimana dana publik digunakan, dan akademisi berperan dalam menciptakan kesadaran tersebut.
Seiring dengan berkembangnya demokrasi, kita harus memahami bahwa kritik bukanlah suatu bentuk ancaman, tetapi merupakan bagian dari dialog yang sehat. Ketika suara akademisi dibungkam, kita justru merugikan diri kita sendiri. Mari kita ingat bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah hal yang utama untuk membangun kepercayaan publik. Suara akademis saat ini justru menjadi penting dalam menjaga arah demokrasi kita.
Dengan memahami peran masing-masing, baik politisi maupun akademisi, kita bisa membuat Pulau Morotai menjadi lebih baik. Tantangan ke depan adalah bagaimana memulihkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Saat ini, kita harus berusaha berdialog, mengedepankan kolaborasi, dan menjalankan pemerintahan yang transparan. Mari kita tumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai penonton.
Ingatlah, bahwa dalam dunia yang semakin kompleks ini, dialog yang terbuka dan sehat adalah kunci untuk mengatasi permasalahan. Biarkan publik menilai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah itu suara akademisi yang memberikan kritik konstruktif, atau politisi yang berjanji tanpa bertindak? Kita perlu keberanian untuk melihat realitas dengan jujur, serta komitmen untuk memperbaiki keadaan.
