Berita Terkini — Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Hanura) Provinsi Maluku Utara kini kembali dipimpin oleh Basri Salama untuk periode 2025-2030. Hal ini terungkap dalam musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Hanura yang berlangsung di Duafa Center Ternate pada malam hari, Senin (16/6).
Musda ini dihadiri oleh sepuluh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari Kabupaten dan Kota se-Maluku Utara. Acara yang diresmikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Serfasius Serbaya Manek, serta berbagai kepala daerah dan pejabat lainnya.
Pemilihan Aklamasi yang Menarik
Keputusan untuk memilih Basri sebagai ketua dilakukan secara aklamasi, menunjukkan kesepakatan yang kuat di antara para DPC. Dalam konferensi pers, Basri mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan. “Semua DPC sepakat untuk mengangkat saya sebagai ketua, dan saya sangat menghargai dukungan ini,” ujar Basri dengan penuh semangat. Ini menandai stabilitas dan kekuatan internal partai di tengah dinamika politik di kawasan ini.
Basri juga memaparkan ambisiya untuk membawa partai pada prestasi yang lebih baik dalam pemilihan mendatang. Targetnya adalah mempertahankan lima kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara, seraya meningkatkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota dari sebelas menjadi dua puluh kursi. Ini menunjukkan fokus yang jelas untuk memperluas basis dukungan dan kekuatan politik partai.
Strategi untuk Mendukung Masa Depan Partai
Selain menekankan pentingnya soliditas internal, Basri juga mengajak partai-partai lain untuk bergabung dengan mereka. Pernyataannya mencerminkan sikap inklusif dan harapan akan kolaborasi yang positif. “Kami membangun solidaritas persaudaraan, siapa pun yang bergabung akan merasa nyaman di partai ini,” katanya. Ini adalah pendekatan yang menarik, terutama dalam konteks politik saat ini yang seringkali dipenuhi dengan pertikaian dan perpecahan.
Di sisi lain, Basri mengungkapkan kehampaan akibat ketidakhadiran Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang diundang untuk hadir. Walaupun ia memahami alasan yang mungkin di balik ketidakhadiran sang gubernur, Basri menekankan pentingnya etika dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa seharusnya ada komunikasi resmi mengenai alasan ketidakhadiran tersebut. “Etika berpemerintahan mengharuskan ada respons, tidak masalah jika beliau hadir atau tidak, tetapi sebagai pembina politik, beliau perlu menunjukkan sikap,” ujarnya menegaskan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik.
Dengan begitu, Basri menunjukkan tidak hanya komitmen kepada partainya, tetapi juga kepada prinsip-prinsip mengedepankan etika dalam berpolitik. Semua ini merupakan bagian dari visi yang lebih besar untuk membangun kekuatan partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Setiap langkah yang diambil sekarang akan membentuk pondasi bagi kemajuan partai dalam waktu yang akan datang.
